Wednesday 17th September 2014

Home » Culture » Membincangkan masa depan ke-Indonesia-an kita di Anahata Cakra

Romo Mudji Sutrisno membuka dialog bersama pembicara lainnya, Putu Fajar Arcana dan Radhar Panca Dahana dipandu Warih Wisatsana. (foto:ist)

DITENGAH gegap-gempita peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan organisasi masyarakat dan partai politik dengan menggelar apel akbar atau apel siaga, Pusat Penelitian, Pengkajian dan Dokumentasi Budaya Destar bersama bersama Bentara Budaya Bali mendapuk tiga budayawan, Romo Mudji Sutrisno, Radhar Panca Dahana dan Putu Fajar Arcana dalam gelaran Pesamuan Budaya yang mengusung tema “Budaya Politik dan Masa Depan Ke-Indonesia-an Kita, Minggu (3/6) di Anahata Cakra, satu lembah teduh di kompleks Museum Rudana, Ubud, Bali. Ketiga pembicara mendedahkan refleksi atas Pancasila sebagai pedoman hidup dan ideologi Indonesia dalam berbangsa dan mengkritisi pelbagai kebijakan publik yang muncul dari para elite penguasa kini yang mengkhianati Pancasila, demi melapangkan jalan kepentingan politik dan ekonomi global yang tidak berpihak pada kesejahteraan rakyat.

Romo Mudji Sutrisno mengawali dialog yang  menyoroti tentang memudarnya tata etika dalam berbangsa serta tergelincirnya para elit politik dalam praktik-praktik melanggar hukum dikarenakan kurangnya pemahaman akan hakikat kebangsaan sebagai entitas yang mengandung nilai historis serta merangkum nilai luhur kultural masing-masing daerah di Nusantara. Indonesia, tambah Romo Mudji yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta ini, tidaklah lahir secara instan, melainkan melalui pergulatan yang panjang, baik dengan perjuangan konfrontasi maupun penajaman idealisme sebagaimana yang dilakukan oleh para pendiri bangsa.

Hadirin peserta Pesamuan Budaya di Anahata Cakra, lembah teduh-lembah ilham. (foto:ist)

“Sayangnya para pemimpin serta pelaku politik negeri ini tidak sepenuh hati menghayati proses hadirnya bangsa Indonesia tersebut. Akibatnya terjadi aneka masalah yang berakar pada hal mendasar, yakni tidak tergugahnya kesadaran guna mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Elite politik kita menjadi sedemikian pragmatis, bertindak demi kepentingan pribadi dan golongan, yang ditempuh dengan berbagai cara yang instan,” ujar Romo Mudji yang telah menulis berbagai buku filsafat, dan bahkan pernah menjadi bagian dalam Perhimpunan Penulis Puisi, Esai dan Novel (PEN).

Ia mengkritik kebijakan pembangunan yang direduksi menjadi pembangunan ekonomi semata selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang berlanjut pada era Reformasi, hanya  mengunggulkan  pragmatisme, gaya hidup instan dan ahistoris yang mengabaikan sebuah proses. Para elite partai politik yang sebagian besar buta sejarah tidak mengetahui bahwa Indonesia dibangun melalui proses kebhinekaan budaya yang melalui momen sejarah peristiwa Sumpah Pemuda menyatukan para pemuda dari pelbagai daerah, etnik dan lintas agama, untuk membangun sebuah nation. Proses ke-Indonesia-an ini,  ini telah dinarasikan dalam karya seni yang menggugah kita membayangkan Indonesia sebagai bangsa,  sekarang ini mulai sirna dalam ingatan generasi muda kini yang menghadapi kebudayaan  terbuka dalam era globalisasi.

Romo Mudji mengkritisi laku para elite partai politik yang mereduksi semua aspek kehidupan menjadi uang, uang, uang, semata. Lalu siapa yang menarasikan Indonesia? Hanya melalui seniman dan karya seni, misalnya,  karya seni  yang dikoleksi Museum Rudana atau lagu-lagu karya Ibu Sud, narasi tentang Indonesia sebagai sebuah bangsa akan memancar dalam ingatan anak bangsa. “Penting ada yang menarasikan ke-Indonesia-an. Saya percaya hanya seniman yang melakukan itu sekarang ini,” tukas Mudji Sutrisno.

Putu Supadma Rudana

Sedangkan Putu fajar Arcana menengarai bahwa strategi pembangunan pangan yang mengunggulkan kapitalisasi dalam sektor pertanian telah memusnahkan keragaman hayati dan tradisi budaya agraris. Arcana yang dibesarkan dalam latar budaya agraris di Negara, Bali, menyaksikan dampak langsung dari kebijakan pemerintah Orde Baru dalam  menggenjot produksi pangan hingga Indonesia menjadi negara swasembada pangan tahun 1985.

Berbagai jenis padi unggulan lokal  di Bali seperti Begawan, Shinta dan Si gadis, tiba-tiba lenyap digantikan dengan padi jenis IR dari pemerintah. Pertanian yang organik digantikan dengan pertanian intensif yang memakai pupuk dan peptisida untuk meningkatkan hasil panen. Tradisi ritual memule dan metekeb yang dilakoni sebagian besar petani tradisi di Bali pun hilang. “Budaya menanam kita hilang karena kita dijajah kapitalisasi,” kata jurnalis harian Kompas yang juga sohor sebagai sastrawan yang baru-baru ini menerbitkan novel Gandamayu.

Hal senada diungkapkan oleh Radhar Panca Dahana dalam mengkritisi para elit partai politik yang telah mengkhianati Pancasila dengan menciptakan aturan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup, menurut Radhar, sudah berlangsung dan dikembangkan selama kurun milenium, telah menjadi ruh dalam hidup sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat di berbagai pelosok di Indonesia Pancasila adalah berkah karena mengedepankan kegotongroyongan. Namun bagi para elite atau penguasa yang berkontribusi dalam pembuatan kebijakan, Pancasila menjadi masalah.

Lebih jauh Radhar memaparkan bahwa Pancasila menjadi masalah bagi kaum itu, ketika kaum itu telah menjadi epigon atau komprador kebudayaan yang dipanetrasi dengan bantuan bantuan uang, diplomasi bahkan senjata oleh globalisme. “Kaum elit kita, para penentu kebijakan, mereka yang menjadi acuan kalangan bawah, yang oleh waktu dan ruang privilese untuk menentukan arah sejarah bangsa, telah terjerembab dalam sumur kekeliruan budaya (cultural fallacy) yang bertambah dalam justru ketika mereka bergerak menyelamatkan diri. Membuat mereka sendiri sebenarnya putus asa, hilang akal dan kemudiann perlahan menganggap sumur itu sebagai sesuatu yang sudah teken for granted bahkan given.” tulis Radhar.

Tiga budayawan mendapat tandamata buku "Bali Inspires" dari pendiri Museum Rudana, Nyoman Rudana, President The Rudana, Putu Supadma Rudana dan ibunda Ni Wayan Olasthini. (foto: ist)

Menyoroti dunia politik Indonesia yang carut-marut, Radhar Panca Dahana menegaskan pentingnya implementasi nilai-nilai budaya sebagai landasan berpolitik, bukan hanya oleh kaum elit, namun juga masyarakat luas lainnya. Radhar juga secara lugas menjelaskan betapa tindakan para elit politik, baik di jajaran eksekutif maupun legislatif justru kerap tidak berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan pro masyarakat selalu saja dipandang sebagai citraan, dan tak jarang dijegal dengan alasan seolah-olah membela kepentingan orang banyak.

“Bila kita menyadari bahwa bangsa Indonesia sejatinya dipersatukan oleh rasa persaudaraan serta kesetaraan yang sama, tentulah iklim demokrasi kita menjadi lebih terbuka, di mana perbedaan pandangan dianggap sebagai kekayaan gagasan, bukan semata-mata serangan atas sikap atau pendapat tertentu,” tambah Radhar yang juga dramawan, sastrawan serta pengamat budaya yang telah meraih berbagai penghargaan, di antaranya Prix de Le Francophanie, anugerah yang diberikan oleh 15 negara berbahasa Perancis di dunia.

Tentang Pesamuan Budaya

Penggagas acara, Putu Supadma Rudana, mengatakan bahwa Pesamuan Budaya ini merupakan agenda berkala yang telah berlangsung selama dua edisi, sebelumnya menampilkan pembicara Joop Ave, Wiendu Nuryanti berikut tokoh dari STUPPA Indonesia.

“DESTAR dan Yayasan Seni Rudana, bekerjasama dengan Bentara Budaya menggelar kegiatan ini demi didedikasikan bagi kemajuan kebudayaan serta kehidupan berbangsa yang lebih demokratis, humanis, dengan menjunjung pernghormatan akan keberagaman atau kebhinnekaan,” ujarnya.

Lebih jauh, Putu Supadma Rudana mengungkapkan bahwa Pesamuan Budaya kali ini sengaja mengambil topik membincangkan Masa Depan Ke-Indonesia-an Kita, selaras dengan upaya membangun budaya politik yang lebih sehat dan produktif.

Menurutnya, dengan sungguh memahami serta menghayati nilai-nilai kultural luhur bangsa, seorang politisi ataupun pejabat manapun dapat menjadi sosok negarawan, yang senantiasa memuliakan ketulusan dalam mengabdi demi kemajuan bangsa, melalui penerapan tatanan kebijakan yang tepat bagi seluruh rakyat. “Kegiatan ini merupakan sebuah upaya kontemplasi yang bersifat reflektif sekaligus sebentuk sumbang saran dari The Rudana untuk kehidupan kebudayaan dan kebangsaan kita yang lebih mulia,” tandas President The Rudana serta Pusat Penelitian, Pengkajian dan Dokumentasi Budaya Desatar ini. (Tim JB)
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • MySpace
  • Twitter

Baca Juga

Leave a Reply

About Us | Contact Us
© 2012 Journal Bali · Subscribe:PostsComments